Uncategorized

Memasuki hari ke 33 operasional haji 1446 H, jumlah jemaah haji wafat per 3 Juni 2025 pukul 14.30 WIB mencapai 129 orang. Berdasarkan data di Siskohat Kemenag, jumlah jemaah haji perempuan wafat mencapai 50 orang dan laki-laki 79 orang. Sementara berdasarkan sebaran umur, jemaah haji yang wafat didominasi oleh lansia yaitu yang usianya lebih dari 65 tahun dengan jumlah 71 orang dan usia dibawah 64 tahun berjumlah 58 orang. Apabila data tersebut dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah jemaah wafat pada hari ke 33 operasional haji 2025 termasuk tinggi. Terkait hal tersebut, Menag meminta kepada Menteri Kesehatan Arab Saudi agar ruang gerak dokter Indonesia tidak dibatasi. “Menteri Kesehatan Saudi akhirnya menyepakati bahwa dokter Indonesia dapat kembali memberikan layanan medis di klinik haji. Ini penting karena banyak jemaah merasa lebih nyaman berobat di klinik Indonesia, apalagi ada kendala bahasa jika langsung ke rumah sakit Saudi,” terang Menag. Jelang Puncak Haji 1446 H, Kemenag Beri Pesan ini pada JemaahMenteri Agama mengimbau agar jemaah menjaga kesehatannya menjelang puncak haji yang akan dimulai dalam hitungan hari. Apalagi berdasarkan prediksi cuaca, saat jemaah wukuf di Arafah pada 5 Juni 2025 nanti, cuaca di Arab Saudi sangat terik dengan suhu mencapai 50 derajat celcius. Oleh sebab itu, Menag meminta kepada seluruh jemaah untuk menghindari aktivitas di luar tenda saat di Arafah nanti. Untuk mengurangi resiko kesehatan akibat cuaca ekstrem, Kepolisian Arab Saudi akan menertibkan mobilitas jemaah di luar tenda. Demikian update informasi operasional haji 1446 H yang telah memasuki hari ke 33 operasional.

Beberapa lokasi pengelolaan sampah ilegal kembali ditemukan hingga dikeluhkan karena mengganggu aktivitas warga. Bisnis pengelolaan sampah ilegal itu berada di Dusun Kwalangan RT 1, Kalurahan Wijirejo, Kapanewon Pandak, Bantul. Pantauan hariane.com di lokasi, pengelolaan sampah itu berada dekat dengan pemukiman warga. Sampah-sampah itu dikumpulkan disebuah lahan yang tertutup oleh pagar besi. Tampak sebuah cerobong yang menjulang tinggi, dengan sisa sampah yang belum sempat dibakar. Tak jauh dari lokasi pertama, kembali ditemukan tumpukan sampah di sebuah pekarangan. Tumpukan sampah terlihat begitu banyak, hingga ke pinggir jalan. Ketua RT setempat, Waluyo menyebut aktivitas pengolahan sampah ilegal tersebut telah terjadi sejak lama. Sampah-sampah yang terkumpul lalu dibakar oleh pemilik usaha. Ada tiga tempat pengolahan sampah di wilayah itu, dua merupakan milik warga setempat dan satu milik warga pendatang. “Ya, mulai pertama masuk sampah itu dari warga pendatang. Lokasinya ada di RT dua. Dia dulu sebenarnya itu satpam perumahan dulu di Sleman. Terus suruh ngelola sampah di perumahan itu. Nah, kayaknya kok mungkin, ya, penghasilannya lebih dari jadi satpam. Dia keluar jadi satpam terus ngelola itu, terus makin lama makin banyak pelanggan. Nah, terus dia merekrut orang sini. Padahal dia belum apa belum pindah KTP,” katanya ditemui, Jumat (23/5/2025). Waluyo menceritakan, awalnya pemilik usaha itu hanya membawa pulang sampah-sampah yang masih memiliki nilai ekonomi, seperti kardus dan botol-botol platik. Tetapi, setelah penutupan TPST Piyungan, pemilik usaha membawa pulang beragam sampah, sehingga menimbulkan bau. Sampah-sampah itu, kata dia, dibakar. Lalu ada pula yang dibuang ke selokan, dengan maksud agar terbawa air menuju ke sungai saat hujan. Melihat peluang tersebut, beberapa warga kemudian ikut melakukan usaha serupa. Mereka menampung sampah dari luar daerah, lalu dibawa pulang dan dibakar. Sayangnya, semakin lama, aktivitas itu mengganggu warga sekitar. Selain karena menimbulkan bau tak sedap, warga juga terganggu karena munculnya asap pembakaran. “Dari warga itu sebenarnyanya juga keberatan. Tetap menolak. Kalau dulu pas masih pembakaran, jam siang itu sudah kabut. Kabut asap sampah. Terus kalau malam itu (asap pembakaran) sudah masuk ke rumah semua,” ujarnya. Bahkan, tak sedikit anak-anak yang memiliki penyakit pernapasan ikut terdampak. Salah satunya adalah putrinya sendiri. Saat ini, aktivitas pembakaran tak sesering dulu. Namun warga masih tetap terganggu karena adanya tumpukan sampah yang tidak dibersihkan. Menurutnya, warga sudah sempat mengadu ke pemerintah kalurahan. Sayangnya, hingga sekarang ini, belum ada tindakan yang diambil oleh kalurahan. Pengelolaan sampah ilegal ini pun masih terus berlanjut, meski sudah sempat ditutup oleh Satpol PP Bantul. “Jadi yang selatan itu bisa dibuka pagernya. Yang disegel itu kan pintu pager, tapi pagernya bisa diangkat,” katanya. Sementara itu, Kasatpol PP Bantul Raden Jati Bayubroto mengatakan telah menutup pengelolaan sampah ilegal itu. Sedikitnya, ada 7 penutupan yang dilakukan Satpol PP Bantul selama bulan ini. “Pekan ini kita bersama DLH melakukan penutupan tempat pengolahan sampah ilegal. Penutupan dilakukan di tiga tempat di Kwalangan, lalu Bantul, Jetis, Banguntapan dan Pajangan,” katanya. Ia juga telah memanggil pemilik usaha. Namun pengelola tidak kunjung memenuhi panggilan, dan saat didatangi juga tidak bertemu. Dari penelusuran yang dia lakukan, sampah-sampah itu diperoleh dari luar wilayah Bantul. Pelanggan dikenakan tarif Rp 500 ribu sampai Rp 1 juta untuk sekali buang. Praktik ini telah terjadi sejak 3 bulan belakangan.

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melaksanakan kegiatan Jumat Bersih Gunungkidul Bebas Sampah di kawasan Obyek Wisata Pantai Drini, Kapanewon Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, Jumat (23/5/2025). Kegiatan ini merupakan bentuk keberlanjutan program dalam rangka menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Dalam pelaksanaannya, masih banyak ditemukan bangunan liar yang didirikan oleh masyarakat di kawasan bantaran sungai yang mengalir di area Pantai Drini. “Kami fokus membersihkan aliran sungai di Pantai Drini. Kebetulan bagian saya dan tim berada di spot yang kumuh. Di situ kami menemukan tumpukan sampah berupa batang pohon, ranting, serta keberadaan bangunan liar yang menyempitkan akses sungai dan mengganggu keindahan pantai,” kata Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, usai kegiatan Jumat Bersih di Pantai Drini. Menanggapi hal itu, Bupati Endah berencana melakukan penertiban, khususnya terhadap bangunan-bangunan liar yang hingga saat ini masih banyak ditemui di kawasan wisata. Hal ini merupakan tindak lanjut atas instruksi Sri Sultan Hamengku Buwono X terkait pengelolaan tanah Sultan Ground. Bangunan-bangunan liar yang digunakan masyarakat untuk berdagang juga akan ditertibkan dan dipindahkan ke kios resmi yang telah disiapkan oleh pemerintah. “Kami mendapatkan amanat penting dari Ngarso Dalem untuk menata kawasan wisata sebagai proyek percontohan, termasuk penataan pedagangnya,” jelasnya. Endah berharap seluruh elemen masyarakat dapat bekerja sama dengan baik dalam menjaga lingkungan. “Kalau sungai ini tidak dirawat, air hujan akan membawa botol, ranting, dan limbah lainnya langsung ke pantai. Ini bisa mengganggu kunjungan wisata dan berdampak pada pendapatan pedagang,” kata Endah. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul, Antonius Hary Sukmono, menjelaskan bahwa alasan dipilihnya kawasan Pantai Drini sebagai lokasi Jumat Bersih adalah karena kawasan tersebut kini tengah menjadi primadona bagi wisatawan yang berkunjung ke Gunungkidul. “Sebagian spot belum tersentuh oleh masyarakat. Karena itu, kami menyasar sungai di kawasan ini. Selain untuk antisipasi banjir, juga untuk menjaga citra wisata Gunungkidul,” kata Hary.

Kasus dugaan pungutan liar (pungli) pengurusan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) yang melibatkan Dukuh Gandekan, Bantul, Danang Benowo Putro masih terus berlanjut. Kasus ini masih dalam penyelidikan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Bantul. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bantul, Guntoro Jangkung mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. “Kasus dugaan pungli Dukuh Gandekan sudah masuk tahap penyelidikan. Sekarang dalam tahap pemeriksaan saksi-saksi. Kalau ditotal, mungkin sudah ada sekitar 100 saksi, baik dari kalangan pejabat maupun warga yang diduga menjadi korban,” ujar Guntoro, Jumat (23/5/2025). Ia menambahkan, perkembangan lebih lanjut akan disampaikan setelah proses berjalan. Pihaknya masih memerlukan waktu untuk meminta keterangan dari warga yang menjadi korban. “Sekarang baru proses pemeriksaan, karena kan banyak sekali yang mengaku jadi korban pungli jadi masih kami data semuanya,” katanya. Sementara itu, Lurah Bantul, Supriyadi membenarkan bahwa kasus tersebut kini tengah dalam proses penyelidikan Kejaksaan Negeri Bantul. Pihaknya akan sepenuhnya menyerahkan kasus ini kepada penyidik Kejari. “Kasus sudah saya serahkan. Saat ini masih dalam tahap pemanggilan korban dan saksi-saksi untuk pemeriksaan lanjutan,” tuturnya. Sementara proses hukum berlangsung, kalurahan juga telah mencabut status dukuh dari yang bersangkutan. Ia telah menyerahkan surat keputusan pemberhentian kepada Danang. “Posisi Dukuh Gandekan sementara dijabat Pelaksana Tugas (Plt) demi menjaga kelancaran pelayanan masyarakat,” ungkapnya. Diberitakan sebelumnya, ratusan warga melakukan aksi protes di Balai Kalurahan Bantul pada pertengahan bulan April 2025 lalu. Mereka menuntut pemberhentian Danang Benowo Putro karena diduga melakukan pungli dalam pengurusan sertifikat tanah, termasuk dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Warga menyebut pungutan yang diminta berkisar antara Rp350 ribu hingga Rp 15 juta.