Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) kembali menyoroti kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri, Arya Daru Pangayunan, dengan kunjungan tertutup ke kediaman keluarga almarhum di Banguntapan, Bantul, Rabu (23/7/2025). Namun, pertemuan yang berlangsung selama tiga jam tersebut justru menyisakan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban, memicu spekulasi mengenai alasan Komnas HAM menahan informasi.
Kedatangan rombongan Komnas HAM, yang terpantau tiba sekitar pukul 10.00 WIB dan meninggalkan lokasi pada 13.26 WIB, menjadi pusat perhatian. Sayangnya, harapan publik akan transparansi mengenai perkembangan kasus ini pupus saat Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menolak memberikan rincian hasil pertemuan.
Anis Hidayah hanya menyatakan bahwa tujuan kunjungan adalah untuk “meminta keterangan kepada keluarga korban.” Pernyataan singkat tersebut diulanginya beberapa kali, bahkan ketika didesak mengenai adanya temuan baru atau dugaan pelanggaran HAM. “Nanti saja, itu dulu. Nanti akan kami sampaikan,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa informasi lebih lanjut akan diumumkan pada waktunya. Keengganan Anis untuk menjelaskan secara spesifik hal-hal yang didalami Komnas HAM, termasuk siapa saja anggota keluarga yang dimintai keterangan, menimbulkan tanda tanya besar.
Di sisi lain, keluarga almarhum Arya Daru juga memilih bungkam. Mertua almarhum, Prof. Basu Swastha Dharmmesta, yang menemui wartawan, menyampaikan permohonan maaf. “Mohon maaf sekali lagi. Kami benar-benar lelah, lahir dan batin,” ujarnya, mengisyaratkan beban berat yang ditanggung keluarga di tengah sorotan publik dan proses penyelidikan yang berjalan.
Sikap tertutup dari kedua belah pihak, baik Komnas HAM maupun keluarga, menimbulkan pertanyaan krusial: mengapa informasi ditahan dari publik? Apakah ada temuan sensitif yang berpotensi memicu kontroversi? Atau, apakah ini bagian dari strategi penyelidikan yang memang mengharuskan kerahasiaan? Publik menanti penjelasan lebih lanjut dari Komnas HAM, mengingat kasus kematian seorang diplomat muda memiliki implikasi yang luas dan sensitif. Transparansi Komnas HAM dalam kasus ini akan menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga penegak HAM.